PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN CIREBON

Judul : PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN CIREBON

Penulis : Subarsono, Yanuar Barlianto dan Sulfiani

Kutipan : Ilyas, H.A., (2004), Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil, Global Mahardika - Jakarta. Marbun B.N, (2011), Manajemen Perusahaan Kecil, Aplikasi di Indonesia, Pustaka Sinarharapan - Jakarta. Sartika P Tiktik dan Rachman S.Abdul, (2002), Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, Ghalia - Jakarta. Sumber Regulasi: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka, (2015). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 Tentang Usaha Kecil. PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penerbit : FE UNTAG CIREBON

Edisi : Vol.6 No.1 Januari-Juni 2017

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Kabupaten Cirebon memiliki Potensi yang sangat besar, ini dapat dilihat dari data BPS Tahun 2014 bahwa kabupaten Cirebon memiliki Unit usaha sebanyak 10.795 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.176 dengan nilai Investasi sebesar Rp 1.258.238.000.000, pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal.

Kata kunci : Pemberdaayaan UKM dan Penguataan Ekonomi UKM.

File : 1. Subarsono, Yanuar,dan Sulfiani.pdf

2017-07-03 11:49:39



join.jpg, 67kB