AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BNI SYARIAH CABANG CIREBON MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Judul : AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BNI SYARIAH CABANG CIREBON MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Penulis : Maulana Kamal, S.H., M.H.

Kutipan :

Penerbit : Jurnal Fokhus UNTAG Cirebon

Edisi : Volume IX Mei-Agustus 2016

ABSTRAK

Sistem perbankan syariah di Indonesia dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhanjasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Selainitu tujuan lain dibentuknya bank syariah yaitu adanya peluang pembiayaan bagipengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, serta kebutuhan akan produkdan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang komparatif dibandingkandengan bank konvensional. Unsur yang membedakan Bank Syariah dengan BankKonvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). BerdasarkanUndang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dewan PengawasSyariah mempunyai tugas menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalamperbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi danmengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah,. Dalam hal fungsiPengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BNI Syariah Cabang Cirebon dalam akad murabahah masih kurang optimal. Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan Bank Indonesia membuat peraturan baru dengan menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga syariah agar fungsi pengawasan di masing-masing cabang lembaga syariah lebih optimal, serta dalam perekrutan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)dapatdibuat terbuka dengan melibatkan profesional hukum seperti notaris, advokat, serta profesional perbankan yang mengetahui secara langsung dalam teknik pelaksanaaan, serta ekonomi islam.

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah

File : Jurnal_Maulana Kamal, .pdf

2016-12-06 10:33:05



join.jpg, 67kB