PENCEGAHAN PRAKTIK-PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL CBERDASARKAN UU PPH NO.36 PASAL 18 TAHUN 2008

Judul : PENCEGAHAN PRAKTIK-PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL CBERDASARKAN UU PPH NO.36 PASAL 18 TAHUN 2008

Penulis : Rafiudin Hanafiah, SE., MAk.

Kutipan : Agus Setiawan. 2006. Perpajakan Internasional. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta Danny Darussalam Tax Center. 14 Januari 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. www.ortax.org Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. IAI. 2008. Sanding Pajak Penghasilan 2008. John Hutagaol. 2000. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Nrgara-negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika. Jakarta: Salemba Empat. John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi 2007. Kapita Selekta Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Kusumaatmadja, Mochtar, Etty, R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni. Mohammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Moh. Zain. 2007. Manajemen Perpajakan ed. 3. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-62/PJ./2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Pricewaterhouse Coopers. 2008. Indonesi Pocket Tax Book 2008. Jakarta: PT. Prima Wahana Caraka. Rachmanto Surahmat, 2006, Mendorong Investasi Lewat Thin Capitalization, Tax Partner Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult. Rudi. 10 Oktober 2008. Pokok-Pokok Perubahan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. http://www.klinik-pajak.com/pokok-pokok-perubahan-undang- undang-pph-baru.html.

Penerbit : Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon

Edisi : JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 Vol. 2 No. 3 Mei-Agustus 2014

ABSTRAK

Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap penghindaran pajak tersebut. Penghindaran pajak dapat dilakukan selama transaksi tersebut sah menurut undang-undang. Ada dua (2) bentuk penghindaran pajak yaitu acceptable tax avoidance contohnya tax planning dan unacceptable tax avoidance contohnya tax evasion. Pencegahan praktik-praktik penghindaran pajak ini dapat dicegah salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian pajak antar dua negara dalam upaya menghindari pajak berganda (tax treaty).

Kata kunci : Penghindaran Pajak, Acceptable Tax Avoidance, Unacceptable Tax Avoidance

File : 3. Rafiudin, SE. Akt., MSi. Akt..pdf

2015-08-11 09:55:53



join.jpg, 67kB