PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Judul : PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Penulis : H. M. Jusup, SH., M.Si.

Kutipan : Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Penerbit : Jurnal Ekonomi - Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon

Edisi : Volume 6 Edisi 1, September-Desember 2012, ISSN: 2302-7169 Hal. 96

ABSTRAK

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tataran pelaksanaannya ternyata menjadi sebuah bentuk perlombaan antara daerah satu dengan daerah lainnya untuk menciptakan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah demi pemasukan PAD yang besar. Implikasi dari kreasi mencari sumber PAD melalui pajak dan retribusi daerah salah satunya, adalah menghambat investor untuk berinvestasi di daerahnya. Pada konteks Indonesia, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara itu Pasal 1 butir 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan rumusan tentang Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan. Reformasi pajak dan retribusi daerah di era Otonomi Daerah, dalam kerangka pengumpulan dana pembangunan di daerah, pada implementasinya banyak dampak yang ditimbulkan sehubungan masing-masing daerah berlomba untuk menciptakan Perda baru yang mengatur masalah pajak dan retribusi di daerahnya, dampak yang ditimbulkan banyaknya Perda tentang pajak dan restribusi adalah terhambatnya investasi di daerah, karena para investor menganggap pajak-pajak dan retribusi-retribusi sangat membebani mereka. Keadaan ini disikapi oleh Pemerintah Pusat dengan cara menertibkan pajak-pajak daerah baru di luar yang sudah ada saat ini. Kebijakan tersebut dituangkan di dalam Rancangan Undang Undang tentang Pajak dan Retibusi Daerah. Dengan pengaturan tersebut diharapkan kepastian investasi di dalam negeri semakin meningkat. Hal ini merupakan upaya pengawasan Pemerintah Pusat, sebagai amanat Pasal 218 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi : pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, Jadi reformasi pajak dan retribusi darah di era Otonomi Daerah, dalam kerangka pengumpulan dana pembangunan daerah, pada implementasinya banyak menimbulkan dampak terhadap investasi, baik dari investor luar maupun dalam negeri sendiri. Dan hendaknya Pemerintah Daerah di dalam mengumpulkan pemasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya mengacu dan berkreasi dengan menciptakaan Perda-Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah saja, karena dengan banyaknya investasi di daerahnya penghasilan daerah bersangkutan dalam hal PAD-nya akan bertambah jauh lebih banyak daripada hanya didasarkan kepada pajak dan retribusi semata.

Kata kunci : PERDA Pajak, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah

File : Jusup_Pajak.pdf

2013-10-31 12:18:10



join.jpg, 67kB