ALOKASI ANGGARAN DAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI MODAL UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN CIREBON

Judul : ALOKASI ANGGARAN DAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI MODAL UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN CIREBON

Penulis : Rohadin

Kutipan : Arsyad Lincoln, 2004, Ekonomi Pembangunan ,STIEYPK, Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004, laporan ahkir penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan didesa-desa tertinggal di Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon, Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2007, Kabupaten Cirebon, Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, 2011, Propinsi Jawa Barat, Bandung Badan Pusat Statistik, 2010, Kota Cirebon dalam Angka, BPS Cirebon, Badan Pusat Statistik, 2011, Kabupaten Cirebon dalam Angka, 2010, BPS Cirebon, Badan Pusat Statistik, 2011, Propinsi jawa Barat, BPS, Bandung Bachrawi Sanusi, 2004, Pengantar Ekonomi Pembangunan, LPFE UI, Jakarta Bappenas, 2012, Rencana Kerja Pemerintah Indonesia, Bidang Sarana dan Prsarana, Jakarta Bintarto, 2000, Interaksi desa-kota dan permasalahannya, Ghalia Indonesia, Yogyakarta Biro Pusat Statistik, 2000, Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk, BPS, Jakarta Biro Pusat Statistik, 2001, Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk, BPS, Jakarta Biro Pusat Statistik, 2011, Statistik Jumlah Penduduk dan Pengangguran, BPS, jakarta B.S. Muljana dan Sulastri Surono, 2010, Pembangunan Perdesaan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan, IPB Press, Bogor Chabib Soleh, 2010, Pengelolaan dan Aset Daerah, Fokusmedia, Bandung Depdagri, 2007, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri, Depdagri,2008,Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, BP. Cipta Jaya, Jakarta Depdagri, 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 dan 22 Tentang pedoman Penyusunan APBN-APBD Tahun 2012, CV. Tamita Utama, Jakarta Dini Gemala, 2010, Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Echols Dan Hasan Shadly,2005, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta Edhie Djatmoko, 2000, Prospek Pedesaan Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan, Aditya Media, Yohyakarta Mubyarto dkk, 2005, Membahas Pembangunan Desa, Aditya Media, Yogyakarta Pulasna Putarta, 2006, Analisa Penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Daerah Kabupaten Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, Manajemen Pemberdayaan sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat , Elex Media Komputindo, Jakarta Sadono Sukirno, 2004, Makro Ekonomi Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Sadono Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan, Kencana, Jakarta Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, 2007, Sosiologi Pedesaan, Gajah Mada University Press, Yogykarta Sidik Priadana, 2007, Bahan-bahan Perkuliahan Metodologi Penelitian pada Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Borobudur, Jakarta Sudarsono, 2006, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, BPFE, yogyakarta Suparmoko, 2001, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta Tjahya Supriatna 2004, Kemitraan Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Dearah, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, ISSN.1829-5193, Vol I, Edisi Kedua, Porgram Pascasarjana STPDN DEPDAGRI RI, Bandung Undang-undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, Jakarta, 1994 Undang-undang No.5 tahun 1979 Tentang Desa Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Whimbo Pitoyo, 2010, Panduan Praktis Hukum Ketenagkerjaan, Visimedia, Jakarta Word Development Report, 2001, Washington D.C. The Word bank World Economic Forum, 1996, Global Competitiveness Report Yustika, 2005, Perekonomian Indonesia, Bayumedia Publising Yuyun Wirasasmita, 2006, Ekonomi

Penerbit : FE UNTAG CIREBON

Edisi : Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi desa, meliputi faktor alokasi anggaran dan infrastruktur. Masalah yang akan dibahas dan dianalisis tentang bagaimana hubungan dan pengaruh antara alokasi anggaran dan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi desa, di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif menggunakan alat analisis yang track analiasis, dan hasilnya adalah sebagai berikut: Ada pengaruh yang signifikan dan positif sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon dengan urutan sebagai berikut: jumlah pengaruh 52.50 persen, sedangkan infrastruktur variabel untuk pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Cirebon dengan besarnya efek dari 8,10 persen, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi pedesaan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan jika didukung oleh pemerintah setempat alokasi anggaran maksimum yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di daerah. semakin tinggi pembangunan ekonomi desa, itu akan cenderung membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan pedesaan.

Kata kunci : Alokasi Anggaran, Infrastruktur, dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

File : 2. Dr. Rohadin, MM..pdf

2018-01-25 12:32:11



join.jpg, 67kB