UPAH MINIMUM KABUPATEN CIREBON

Judul : UPAH MINIMUM KABUPATEN CIREBON

Penulis : ERUS RUSMANA Ka. Dinas T.K. dan Transmigrasi Kab. Cirebon dan JASIN IKRON Dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon Dkk.

Kutipan : DAFTAR PUSTAKA 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012; 2. Surat Edaran Bupati Cirebon No. 561/3096/Disnakertrans tanggal 25 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2010; 3. Rekomendasi Bupati Cirebon Nomor 560/2809/Disnakertrans tanggal 3 November 2011 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2012; 4. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Tanggal 28 Oktober 2011 tentang Besaran Upah Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2012; 5. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Tanggal 29 Juli 2011 tentang Besaran Nilai Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Cirebon Tahun 2011; 6. Keputusan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Nomor: Kep. 10-Depekab/VI/2011 tentang Pembentukan Tim Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2011; 7. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Kabupaten Cirebon Tanggal 10 Juni 2011 tentang Kesepakatan Komponen Survey Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Cirebon Tahun 2011; 8. Rekapitulasi Data Upah Minimum Kabupaten Cirebon dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012; 9. Perbandingan UMK Cirebon Tahun 2011 dengan Tahun 2012 10. Perbandingan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon dan Wilayah Perbatasan Tahun 2012 11. Rekapitulasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012; 12. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 560/Kep.372-Disnakertrans/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2011 - 2014;13. Dokumentasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Tahun 2011.

Penerbit : FE UNTAG CIREBON

Edisi : Vol. 1 No. 3 Mei – Agustus 2013

ABSTRAK

Dalam mengantisipasi perkembangan pengupahan,perlu dilakukan langkah-langkah nyata untuk membenahi pengaruh upah sesuai dengan kondisi perusahaan. Pengaturan upah tersebut dimaksudkan agar pekerja/buruh memperoleh upah yang adil dengan mempertimbangkan perkembangkan kebutuhan hidup, nilai senioritas dan masa kerja, produktivitas dan prestasi kerja, keseimbangan upah tertinggi dan terendah serta perkembangan dan kemampuan perusahaan. Penetapan Upah Minimum adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang keharusan perusahaan/seluruh usaha untuk membayarkan sejumlah upah minimum sekurang-kurangnya sebesar yang telah ditetapkan kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya dan mempunyai masa kerja kurang 1 (satu) tahun. Sejalan dengan pelaksanaan demokratisasi dan otonomisasi, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dan diantaranya adalah ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/Men/1999 tentang Upah Minimum. Penetapan Upah Minimum ditetapkan adalah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.Maka dengan telah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2012, perlu disosialisasikan dan di sebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, Para Pengusaha dan Pekerja untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan.

Kata kunci : Upah Dan Upah Minimum

File : 6. Jasin Ikron, SE.,MM..pdf

2017-09-30 11:24:14



join.jpg, 67kB